MASIH BANYAK KORUPTOR!!

MASIH BANYAK KORUPTOR!!
by
Yahya.Ahmad.Zein

Indonesia baru saja dikejutkan oleh “skandal penyuapan oleh A rtalita.S“ kepada beberapa pejabat Kejaksaan.. Terlepas banyaknya pengelakan terhadap pernyatakan Rokhmin tersebut satu hal yang sangat dirindukan semua elemen bangsa ini adalah adanya pemimpin yang mampu memberikan teladan betapa kejujuran selalu jadi pondasi seluruh elemen masyarakat Indonesia, setinggi apapun ia berada dalam suatu jabatan negara.

kondisi mental dan moral bangsa Indonesia mungkin saat ini masih berada dalam titik yang menyedihkan. Korupsi telah menjadi “Penjajahan Model Baru” bangsa Indonesia , merasuk hingga ke segala aspek kehidupan bangsa tidak hanya dalam birokrasi tetapi sampai pada perilaku kehidupan sehari-hari.

Jika berbicara mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia , rasanya bagaikan menggapai mimpi, karena setiap usaha yang telah dilakukan berakhir percuma atau paling hanya bertahan seumur jagung.

Korupsi di Indonesia sudah di anggap sebagai lahan/ jalan masuk bagi seseorang dalam hidupnya untuk mengubah nasib. Malahan sudah lumrah bila pada saat sekarang ini, banyak terdapat istilah-istilah uang pelicin, tanda terima kasih, komisi, pemungutan liar dan lain sebagainya yang sudah dianggap “halal”.

PERNYATAAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedih melihat peringkat RI menurut Transparency International sebagai salah satu negara terkorup di dunia, khususnya di urutan terbawah dari 146 negara terkorup di dunia, dan niatnya menaikkan peringkat RI di bawah urutan ke-100 perlu ditindaklanjuti dengan sikap dan pengambilan putusan yang tegas, jelas, transparan, dan berani oleh apartat penegak hukum.

Indonesia sebagai negara yang termasuk koruptif ternyata masih banyak menyimpan masalah bangsa seperti kemiskinan dan kebodohan. Dengan fakta 36 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, ini menjadi tugas besar bangsa ini yang notabenenya tugas kita semua sebagai elemen masyarakat Indonesia untuk memeranggi ini dan membebaskan bangsa ini dari “penjajahan bentuk baru”. Salah satunya dengan pemberantasan korupsi yang telah menyebabkan defisit APBN dan beban pajak serta kenaikan harga bahan-bahan pokok yang membebani rakyat. Korupsi,Kemiskinan dan kebodohan itulah yang menjadi musuh besar bangsa Indonesia saat ini.

Pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu atau tebang pilih dan diskriminatif serta berlaku bagi semua orang adalah jawaban yang dinantikan rakyat Indonesia, sudah seharusnya aparat penegak hukum harus berani mengadakan "gebrakan" menyatakan perang terhadap korupsi dengan konsekuensi harus berhadapan dengan teman seperjuangan, pendukung, dan sahabatnya sendiri, karena itulah konsekuensi dari perjuangan jika ingin membawa bangsa ini “Merdeka” dari “penjajahan bentuk baru”.

Pengakuan dari mantan menteri kelautan dan perikanan serta pengakuan dari Amin Rais seharusnya menjadikan inspirasi dan momentum untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia adalah bangsa yang besar dan serius memerangi korupsi yang menjadi salah satu kendala mengapa kita masih menjadi Negara yang “layu sebelum berkembang”.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption) Tahun 2003 melalui UU No 7 Tahun 2006. UU ini disahkan pada tanggal 18 April 2006 . Dengan ratifikasi ini, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mendapatkan “suntikan” kekuatan baru. Kekuatan yang sejatinya semakin memperkuat daya dobrak di tengah kelihaian para koruptor bersembunyi di balik hukum yang tidak tegas.

Sudah seharusnya memberantas korupsi diperlukan aparat penegak hukum yang khusus dilatih untuk membongkar tindak pidana korupsi yang biasanya melibatkan juga tindak pidana pencucian uang (money laundering), pembobolan bank, mark-up, sogok, suap, pungli, conflict of interest, penghilangan bukti, pemalsuan tanda tangan dan lain-lain. Tindak pidana korupsi ini begitu kompleks sehingga diperlukan penanganan khusus oleh aparat penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan professional. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, penuntutan para koruptor ini akan memberikan harapan kepada agenda reformasi dalam bidang penegakan hukum yang mutlak diperlukan, mengingat komplikasi perkara korupsi dan oleh karena itu memerlukan keahlian khusus dalam membongkar kejahatan kerah putih ini (white collor crime).

Akhir tulisan ini ada baiknya kita simak kesimpulan buku Confronting Corruption; The Elements of National Integrity System karya Jeremy Pope (2000) ditegaskan bahwa combating corruption is not an end in itself; it is not a blinkered crusade to right all the wrongs of the world. Rather, the struggle against malfeasance is part of the broader goal of creating more effective, fair and efficient government (pemberantasan korupsi bukanlah tujuan akhir. Pemberantasan korupsi bukanlah peperangan suci untuk melenyapkan semua kejahatan di dunia. Lebih dari itu, pemberantasan korupsi adalah perjuangan melawan kejahatan jabatan, dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, adil dan efisien). Mari kita renungkan kembali pernyataan ini sebagai upaya sadar membangun komitmen nasional pemberantasan korupsi yang tidak saja dapat menghantarkan Indonesia
bermartabat di mata internasional tetapi juga memiliki harga diri di hadapan anak-anak bangsanya sendiri dan demi kesejahteraan masyarakat di bumi pertiwi Indonesia ..… Semoga