DIMENSI MORAL WAKIL RAKYAT
By
Yahya.Ahmad.Zein

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses percaturan Politik kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah yang ada tida hanya berkaitan dengan hukum dan keadilan akan tetapi sudah memasuki tataran moral dan etika, Kasus heboh yang menimpa wakil rakyat “YZ” bukan lagi sekadar masalah teknis-prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.Tetapi lebih jauh, masalah yang terjadi dalam lembaga wakil rakyat adalah seputar bagaimana “mempersiapkan” moral wakil rakyat.

Moralitas dan "fatsoen" atau sopan santun politik hilang tak berbekas seperti disambar kilat. Orasi-orasi gombal di zaman pemilu dijilat kembalii dan dengan rekayasa yang tidak bermoral dan tanpa sopan santun politik semua kaidah demokrasi dijungkirbalikkan. Dan ketika titik-titik apii terselubung dapat kesempatan disiram bensin dengan berbagai isu-isu akhir-akhir ini, para politikus bermoral picisan dan seperti tidak tahu sopan santun menggunakan nama rakyat dalam melegitimasi perbuatan-perbuatan yang notabene nya adalah kepentingan pribadi , tetapi kemudian mulai dialihkan dan diarahkan, seolah-olah tidak terlepas dari kepentngan rakyat.
Orang acapkali bertanya dan mengharapkan kapan semua ini akan berakhir. Apakah para politikus yang seolah-olah “tidak bermoral” dan apakah negarawan-negarawan yang “sok bermoral”, masih mau ikut terus menipu rakyat. Itulah sebabnya Anonymous pernah menulis bahwa "Politicians are like diapers. They should both be changed frequently and for the same reason". Memang, apa yang mau diharapkan dari moralitas politisi, kalau mekanisme control internal sudah tidak bergigi lagi.

Proses menuju demokrasi secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru bebangsa dan bernegara bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak milik dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan moral politik merupakan permasalahan riil bangsa ini. Di sisi lain, proses tersebut juga menuntut negara dan masyakarat untuk “menanggulangi” distorsi moral politisi yang ada agar tidak terus-menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistim politik Indonesia.
Di negara kita tercinta ini ternyata keluhan publik tentang moral wakil-wakilnya belum memperoleh perhatian wakil rakyat, belum ada mekanisme yang tersedia untuk menampungnya,kecuali dengan demontrasi. Publik yang umumnya masyarakat cilik itu tidak mengetahui kemana atau kepada siapa bisa mengeluh dan bagaimana caranya menyampaikan keluhannya karena sudah sulit untuk menemukan orang yang dapat di percaya; ujung-ujungnya mereka hanya diam meskipun hak-haknya diabaikan oleh wakilnya. Masyarakat cilik yang awam dan miskin yang diam itu sering disebut “sufferers in silence” atau penderita yang diam karena tidak tahu harus berbuat apa.

Salah satu contohnya adalah bahwa pengadilan saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang “sakral” di mana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya. Sedangkan persoalan dan perkara hukum menjadi komoditinya dan keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan menjadi taruhan utamanya Petualang-petualang politik yang tidak jelas asal usulnya, berseliweran di gedung wakil rakyat, entah berapa banyak jumlahnya politikus yang ber masalah dengan “moralnya” biarlah waktu yang menjawab dan Membongkarnya.
Apa yang dikatakan oleh Franklin Roosevelt tentang seorang diktator bahwa "He may be a son of a bitch. But he is our our son of a bitch". Para politisi yang senang berbohong asal tidak tertangkap basah, para negarawan yang tidak berhati dermawan dan para birokrat yang senang berKKN, kiranya sadar bahwa sudah waktunya ada moral dan "fatsoen" (sopan santun) dalam berpolitik. Semoga para politisi bermoral dan santun meskipun dalam jumlah kecil dewasa ini, tetap terpanggil akan gejolak hati nuraninya, semua hendaknya benar-benar sadar, seperti dikatakan Mahatma Gandhi bahwa "The things that will destroy us are: politics without principle, pleasure without conscience, wealth without work, knowledge without character, business without morality, science without humanity, and worship without sacrifice".

Hal-Hal yang akan menghancurkan kita adalah: politik tanpa prinsip, kesenangan tanpa suara hati, kekayaan tanpa pekerjaan, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa kesusilaan, ilmu pengetahuan tanpa ras manusia, dan memuja tanpa pengorbanan"Tidaklah berkelebihan kalau dikatakan lagi bahwa politik tanpa moral dan "fatsoen" atau etika akan cendrung menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat.

Mengakhiri tulisan ini ada baiknya kita renungkan tulisan Robert M. Pirsing Zen pernah menulis bahwa "When people are fanatically dedicated to political or religious faiths or any other kinds of dogmas or goals, it's always because these dogmas or goals are in doubt". "Rumah Sakit Gila" ini terus diawasi oleh kekuatan besar yang telanjang. Dan Sang Raja, seperti dituturkan di dunia Barat, berkuda keliling tanpa busana, dan semua kawula tunduk dengan perasaan malu dan gemas, dan Raja mengira mereka menghormati Raja, padahal mereka tunduk karena tidak sanggup melihat ketelanjangan Raja.