JAGAN PILIH POLITISI BUSUK

By

Yahya Ahmad Zein

Menjelang pemilu 2009 kembali jargon “Jangan Pilih Politisi Busuk” di kumandangkan sangat lantang oleh beberapa elemen masyarakat, secara umum masyarakat di himbau untuk tidak memilih politisi busuk, sehingga lembaga dewan bisa diisi oleh orang-orang yang berkualitas untuk memajukan bangsa dan daerah yang mereka wakili kelak.

Sebenarnya GERAKAN Nasional untuk "tidak memilih politisi busuk" telah digulirkan sejak 29 Desember 2003 di halaman Tugu Proklamasi, Jakarta. Dimana pada kesempatan tersebut masyarakat di himbau mengenai dua hal pokok :

Pertama, melihat ke belakang-tahun 2003-sebagai catatan evaluasi betapa rakyat banyak dirundung kesusahan, korupsi merajalela, bencana di mana-mana, serta hilangnya rasa aman dan derita yang berulang tanpa dapat sepenuhnya diatasi pemerintah, parlemen, dan kekuasaan kehakiman. Begitu juga aneka tantangan yang dihadapi TNI dan Polri untuk melancarkan operasi pemulihan keamanan.

Kedua, melihat harapan ke depan, pemilu-sebagai momentum politik nasional. Rakyat, khususnya pemilih, akan menentukan pilihannya dengan harapan dapat memilih yang terbaik setelah menimbang riwayat hidup calon-calon anggota lembaga legislatif dan eksekutif.

Sintesis dari imbauan jangan pilih politisi busuk tersebut ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan dalam proses pensejahteraan rakyat, bahkan yang sangat mengecewakan sebagian Anggota DPR yang terpilih melalui hasil- hasil pemilu tahun 2004-2009 “masih jauh dari harapan masyarakat".

Lantas siapakah politisi busuk itu? Menurut kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki pada saat deklarasi Gerakan Jangan Pilih Politisi Busuk di Tuprok, Jakarta, Kamis (22/5/2008).jenis-jenis politisi busuk adalah politisi yang boros, tamak, dan korup. "Politisi penjahat dan pencemar lingkungan," Kemudian, kriteria lainnya adalah orang yang melakukan pelanggaran HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM. "Melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan," lanjutnya. Selain itu, politisi busuk adalah orang pemakai narkoba dan yang melindungi bisnis narkoba. "Melakukan penggusuran dan tindakan yang tidak melindungi hak-hak sosial dan ekonomi kaum petani, buruh, dan rakyat miskin kota,"

Dalam melihat politisi busuk ini mungkin ada baiknya kita coba menelaah kembali ungkapan mendiang Bung Karno, "jas merah" (jangan sekali-sekali melupakan sejarah). Sejarah adalah bangunan masyarakat, di mana seluruh kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ideologi dibentuk, dipertahankan, serta dijebol dan dibangun kembali.

Bukankah sejarah telah membuktikan Awalnya, sepak terjang para politisi yang dipilih langsung oleh rakyat itu memang cukup meyakinkan. Namun perlahan tapi pasti, mereka akhirnya menanggalkan “Identitas” wakil rakyat menjadi wakil parpol. Bahkan menurut sejumlah pengamat politik, mayoritas para politisi ketika itu sengaja menggunakan partai mereka sebagai tangga untuk menggapai kehidupan mewah atau sebagai sarana persiapan guna banting setir menjadi seorang pengusaha. Tanpa menarik pelajaran dari sejarah ini, tidaklah mungkin mengharapkan masa depan akan lebih baik. Tanpa menelusuri dan kita mendapatkan catatan mengenai apa yang buruk, bahkan busuk sebelumnya, tidak mungkin timbul harapan keadaan menjadi baik seketika.

Daftar mengenai wakil rakyat masa lalu yang busuk, baik ditimbang dari perilaku politisi maupun pemerintah dan institusi negara yang lain, adalah dasar penilaian yang rasional untuk mengolah kemungkinan agar di hari depan dapat dicapai hasil baik. Mereka yang melupakan sejarah -dengan segala riwayat hidup seseorang, partai-partai, dan institusi-institusi negara tanpa sejumlah daftar yang mengecewakan-adalah bagian dari masa lalu itu.

Perlu dipahami dan ditanamkan bahwa Para politisi yang duduk sebagai penyelenggara negara adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat, kemiskinan, kebodohan, kekurangan gizi. Jika rakyat yang tak bersalah dituntut tanggung jawab adalah irasional. Bukankah amat pantas dimintai pertanggungjawaban kepada mereka yang telah menyelewengkan dana dan kebijakan, berpolitik "dagang sapi" dan memandulkan reformasi, merusak hutan tropis, melanggar hak-hak asasi manusia, berkolusi dengan "pengusaha hitam", serta aparat penegak hukum dan kehakiman yang membiarkan orang yang seharusnya dihukum?

Diakhir tulisan ini Sekali lagi saya tekankan bahwa Politisi dan penyelenggara negara yang baik dan selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak datang dari antah berantah, akan tetapi hal itu kita dapatkan dari kejelian dan ketajaman mata hati kita untuk menilai dan memilih pada tahun 2009 ini agar tidak terpilih lagi ”Politisi-Polisi Busuk”..Semoga