Konsep Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional pada prinsipnya para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum islam, yang biasa di gunakan adalah istilah  Syariat Islam,hukum syara, Fiqih, syariat dan syara, kata hukum Islam baru muncul ketika orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan Syariat Islam dengan term Islamic Law yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam, secara terpisah merupakan kata yang di pergunakan dalam bahasa arab dan juga dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai,meskipun tidak di temukan arti secara definitif. [1] Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam memberikan arti hukum Islam,sebagian mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian modern hal ini di kemukakan oleh Muhammad Khalid Mas’ud bahwa hukum Islam adalah “a sistem of ethical or moral rules”[2], di samping pemikiran tersebut sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum dalam tatanan Modern, hal ini dapat dilihat dari muatan yang terdapat dalam hukum Islam dimana mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu dan hukum Islam ini tidak hanya dapat memenuhi aspirasi masyarakat pada saat ini, akan tetapi juga dapat dijadikan acuan yang akan datang dalam mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan sosial,ekonomi dan politik yang ada saat ini maupun akan datang.Hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban semata, akan tetapi juga mampu mendinamiskan pemikiran dan merekasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita kehidupannya. Menurut Josep Schacht[3],sebagaimana di kutip Abdul Manan,hukum Islam adalah keselutuhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap individu muslim dalam asfek kehidupannya.sedangkan Muhammad muslihuddin mengatakan bahwa “ Islamic Law is devirely Ordered system.the will of God to be established on earth. It Is called shari’ah or the (right) path.Qur’an and Sunnah (taditions of the prophet) are its two primary and original sources.[4]( hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari Allah, Kehendak Allah yang di tegakkan diatas Bumi, hukum Islam disebut Syari’ah atau jalan Kebenaran,Al-Qur’an dan Sunnah adalah Sumber utama dari Hukum Islam). Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum Modern dan salah satu sistem hukum yang belaku di dunia,subtansinya mencangkup seluruh asfek kehidupan manusia,yakni ; pertama, mencangkup Ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan; Kedua,mencangkup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga ( al ahwat asy-syahsyiyah) seperti nikah,talak,rujuk,wasiat,waris dan handhanah. Ketiga,asfek muamalah (hukum sipil),yaitu hukum yang berhubungan dengan hukum antar manusia,seperti jual beli,gadai,joint usaha,pinjam-meminjam. Keempat,mencangkup asfek ekonomi,misalnya zakat,baitul maal,harta ghanimah,pajak,ribadll. Dengan melihat cakupan yang sangat komperhensif dari hukum Islam tersebut beberapa pakar hukum Islam termasuk Izco Insapato guru besar dari Harvard University menyatakan bahwa :”Hukum Islam dalam pembahasan-pembahasannya benar-benar menyumbangkan pada dunia suatu sistem hukum yang abadi” senada dengan Izco, Santilana yang juga guru besar dari Harvard University mengemukakan :Hukum Islam itu sangat memadai bagi kebutuhan hukum di kalangan muslimin dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam itu mampu untuk menyelesaikan persoalan umat manusia dalam kehidupannya.” JND Anderson,seorang ahli hukum dari universitas London mengatakan bahwa :”Hukum Islam tidak dapat di tandinggi kesempurnaannya oleh sistem hukum manapun.”

Hukum islam sebagai hukum di buktikan dengan karakteristik keilmuan, yaitu

1.      Bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu ;

2.      Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja ;

3.      Mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.

Dari karakteristik ini menunjukkan bahwa apapun yang di hasilkan oleh Hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai ilmu, yaitu skeptis, bersedia untuk di uji dan di kaji ulan, dan sebagai ilmu tidak kebal kritik.

Berkaitan dengan Konsep hukum Islam beberapa pendapat yang selalu di kaitkan antara Hukum islam dengan ke abadian dan oleh karena itu di katakan absolut dan otoriter karena sumbernya yang berasal dari kehendak Tuhan. Pandangan pertama mengenai Konsep Hukum Islam di kemukakan, J.schacht dalam artikelnya “Theology and law islam” menyatakan bahwa selalu ada hubungan erat antara kecenderungan-kecenderungan kaum separatis hanyalah aksidental saja. Hal ini di tunjukan dengan fakta bahwa mazhab-mazhab hukum dan tokoh-tokohnya menunjukkan ketertarikan mereka pada hukum dan teologi.[5] Sejalan dengan Schacht, malcolm H.Keller juga meneliti bahwa konsep hukum Islam benar-benar berakar pada teologi, argumen yang menegaskan landasan-landasan teologi pada konsep hukum islam benar-benar diajukan untuk menekankan bahwa sumber hukum Islam kehendak Tuhan,bukan akal manusia.

            Bukti pertama yang di ajukan pendapat teologi pada konsep hukum islam yang menyatakan hukum islam abadi adalah mengenai keilahian sumber-sumber hukum islam, di pertahankan bahwa hukum islam mencari landasan wahyu Tuhan melalui Nabi ; landasan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Karena bersifat illahiah atau di wahyukan oleh tuhan maka sumber-sumber ini di yakini suci,final,eternal dan karenannya abadi. Dalam pengertian inilah beberapa sarjana seperti  J.N.D.Anderson memahami konsep hukum islam sebagai hukum yang bersifat Illahiah,[6]

            Bukti kedua,yang berpandangan bahwa hukum islam adalah abadi mengunakan pertanyaan yang menyatakan sumber hukum dalam pengertian yang lebih abstrak, bukti ini berpendapat bahwa hukum islam memiliki sumbernya pada kehendak Tuhan. Gibb telah menyatakan pandangan ini dengan tegas sebagai berikut : “ Jadi,konsep hukum adalah otoriter hingga tahap terakhir hukum,yang merupakan konstitusi umat tidak bisa lain kecuali kehendak Tuhan,yang di wahyukan melalui Nabi.ini adalah bentuk prinsip semitian bahwa kehendak penguasa adalah hukum,karena Tuhan sematalah pimpinan umat, yang karenanya Dia sematalah (yang berhak menjadi) pembuat hukum.”[7] Dengan demikian Gibb mengemukakan argumentasi bahwa hukum islam adalah pemikiran,bukan sebagai produk intelegensia manusia dan  adaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan dan identitas sosial,tetapi dari implikasi ilahi yang karenannya abadi. Al-Qur’an dan Hadits bukanlah landasan perenungan hukum Islam tetapi sekedar sumber-sumbernya.Fondasi hukum yang sebenarnya haruslah di dasari dalam sikap fikiran yang menentukan metode-metode dalam mengunakan sumber-sumber ini. Alasan tertinggi sikap mental semacam ini adalah bersifat metafisik ; suatu keyakinan apriori tentang ketidak sempuranaan akal manusia dan ketidak mampuannya untuk memahami melalui kekuatan-kekuatan murninya hakekat-nyata dari suatu yang baik,atau bahkan realitas apapun juga. Sebagai konsekuaensi dari logis dari konsep epistimologi hukum diatas, maka tidak ada peran primer diperkenankan bagi akal manusia independen dalam membuat hukum.[8]

---

[1] Abdul Manan,2006, Reformasi Hukum Islam di Indonesia,Jakarta : Rajawali Pers.Hal. 57

[2] Muhammad Khalid Mas’ud, 1977, Islamic legal Philosophy, A study of Abu Ishaq al Syatibi,Life and tought, Islamabad, Pakistan : Islamic Research Institute, Hal.9

[3] Josep Schacht, an Introduction to Islamic Law, 1993, Oxpord : Clarendon Press, Hal.1

[4] Muhammad muslihuddin, Phylosophy of islamic Law and the Orientalist; A Comparative study Of Islamic Legal System,Lahore,Pakistan : Islamic publication Ltd, tt.Hal.xii

[5] J.Schacht dalam  Widian W asmin, :Theology and Law in Islam,1977, Wiesbaden, 4f.f

[6] J.N.D.Anderson, Islamic Law in Modern World, 1959, New York :Newyork University Press,.17

[7] Gibb dalam Widian W Asmin, Muhammadinisme, 1962, Newyork : Oxpord.99

[8] Ibid, hal. 31

Benarkah UAN = Problem Pendidikan?

Dalam rangka memperingati hari pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2010 ini ternyata masih menyisakan beberapa persoalan penting dalam bidang pendidikan.

Dari amatan sederhana penulis ,BEBERAPA hari belakangan ini seluruh komponen bangsa ini tidak terkecuali di Kalimantan Bagian Utara yang sebentar lagi akan menjadi Kalimantan Utara , mencuat kembali protes-protes dan ketidakpuasan tentang sistem yang menentukan kelulusan siswa-siswi tingkat menengah dan tingat atas seiring dengan hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) yang masih menyebabkan beberapa siswa-siswi di nyatakan tidak lulus.

Ada fakta yang tidak bisa diingkari, UAN bukan hanya soal hari ini dan saat ini saja akan tetapi UAN juga sudah jadi problem masa lalu dan terus jadi potensi problem pada periode yang akan datang. Karakter problemnya bukan hanya bersifat manifes tapi juga mungkin bersifat laten dan terjadi di hampir seantero negeri ini setiap tahunnya, Ketidak mampuan mengelola masalah pendidikan potensial menuai banyak masalah di kemudian hari. Karena itu, tidaklah mengherankan jika muncul cukup banyak respons negatif atas hasil UAN yang baru saja diumumkan dimana jumlah siswa yang tidak lulus ternyata bertambah banyak. Tidaklah berkelebihan dan bukan suatu isapan jempol kalau dikatakan bahwa Pemerintah seolah-olah menutup mata atas respons yang buruk dari masyarakat terhadap sistem UAN yang terjadi saat ini.

Mungkin Sudah menjadi sesuatu yang biasa di republik ini adalah keluhan publik belum memperoleh perhatian yang serius, belum ada mekanisme yang tersedia untuk menampung keluhan Publik walaupun UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah di sahkan dan diberlakukan. Publik yang umumnya binggung tidak mengetahui kemana atau kepada siapa bisa mengeluh dan bagaimana caranya menyampaikan keluhannya hanya bisa pasrah dan ujung-ujungnya tidak sedikit dari mereka yang hanya diam atau “di diamkan” meskipun hak-haknya diabaikan oleh sistem seperti ini.

Ada beberapa isu penting yang muncul dengan sistem kelulusan seperti ini, yaitu: kesatu, ada problematik kebijakan berkenaan dengan bentuk kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini; kedua, mungkin ada kepentingan politis tertentu yang menjadi dasar diterbitkannya kebijakan dimaksud; ketiga, potensial problema yang harus dihadapi dengan adanya kebijakan ini.

Sistem Ujian Akhir Nasional yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah ini mengunakan nama Untuk meningkakan mutu pendidikan di Indonesia sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia, namun sebagian substansi utamanya berkaitan dengan adanya beberapa mata pelajaran yang dijadikan penentu Lulus atau Tidaknya seorang siswa. Pada titik inilah, kebijakan ini menjadi penting diperhatikan karena potensial menimbulkan rasa ketidak adilan bagi sebagian besar orang baik itu anak didik, guru maupun orang tua murid. Apabila kita mengamati dengan saksama,maka pola seperti sebenarnya pola-pola instan yang di gunakan untuk merubah karakteristik yang ada sebelumnya.

Untuk itu timbul pertanyaan, apakah persoalan keterpurukan mutu pendidikan di republik tercinta ini dapat diselesaikan dan diatur hanya melalui ketentuan sistem UAN yang hanya mengantungkan kepada beberapa mata pelajaran untuk menentukan lulus atau tidak nya seseorang. Apalagi kalau dikaitkan dengan asfek keadilan yang mensyaratkan adanya proporsional dalam menentukan sesuatu, maka hal tersebut masih harus di pertanyakan kembali.

Logika apapun yang dipakai dalam kebijakan sistem UAN ini seharusnyalah yang diperhatikan secara sungguh-sungguh, adalah apabila suatu kebijakan mengakibatkan tercabutnya hak asasi manusia/ hak warga negara serta kebijakan yang menyebabkan tercabutnya rasa keadilan maka kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan respon yang negatif dari masyarakat. Bukan kah dalam Sistem pendidikan seharusnya pemerintah wajib melakukan pemenuhan hak-hak dasar warga negara .

Memang banyak hal yang harus diperbaiki dalam dunia pendidikan di Indonesia, Peran semua elemen dalam mengutamakan kepentingan Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan, bukan sekedar kepentingan individu atau golongan. Pemahaman mengenai administrasi pemerintahan masih harus ditingkatkan pula. Bias birokrasi, kekuasaan, politik dan bisnis yang mewarnai kultur pendidikan selama ini, belum sepenuhnya hilang. Berbagai strategi lain mungkin saja dipikirkan, diusulkan dan dikembangkan. Tujuannya bukan sekedar melahirkan wacana, konsep-konsep dan program yang reformatif untuk menuju Dunia Pendidikan yang mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal, melainkan juga untuk mendorong perwujudannya.

Akankah pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang handal di negara kita ini akan terus menjadi wacana. Setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat berbicara tentang reformasi dalam kerangka pola berpikir masing-masing, terlepas dari kehidupan kesatuan berbangsa dan bernegara. Para politisi dengan beberapa perkecualian juga perlu ditertibkan pola dan cara berpikir mereka yang rancu, pola berpikir segmental di mana kebenaran seolah-olah hanya kelompok mereka tertentu yang memilikinya.

Yang pasti, Kebijakan UAN ini muncul sebagai bagian dari kebijakan awal pemerintah untuk mengakselerasikan program pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia ,Yang pasti pula, kebijakan seperti ini juga potensial membuat problematika baru karena sebagai substansinya memang potesial menciptakan masalah. Tidak ada mekanisme yang bisa mengeliminasi potensi problem yang secara inheren tersebut di dalam kebijakan UAN ini. Kesemua itu makin membuat tajam problem Pendidikan kita. Kalau sudah begitu, maka Hari Pendidikan Nasional Yang kita peringati setiap tanggal 3 mei belum mampu membuat kita menyelesaikan problem Pendidikan. Oleh karena itu kita perlu untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan UAN tersebut, Tidak ada kata lain kecuali harus melakukan keputusan perubahan kebijakan UAN, Bukankah agama kita mengajarkan kepada kita bahwa ”sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan**

PERBANDINGAN HUKUM TANGGUNG JAWAB DIREKTUR (PT) ANTARA SISTEM HUKUM CIVIL LAW DGN COMMON LAW

By

Yahya.A.Z

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertindak untukdan atas nama Perseroan Terbatas (PT), maka konsekuensi (baik atau buruk) sebagai akibat perbuatannya itu pada prinsipnya dipikul oleh PT sendiri. Prinsip ini berlaku baik dalam sistem hukum Common Law (Amerika Serikat) maupun dalam sistem Civil Law (hukum Indonesia). Namun demikian prinsip tanggung jawab terpisah ini bukanlah prinsip yang steril, sehingga dalam hal-hal tertentu konsekuensi dan tindakan direktur tersebut harus dipikul secara pribadi oleh direktur sendiri, sungguhpun dia bertindak untuk dan atas nama perusahaan.[1]

Menurut Hukum Common Law direktur akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar tertentu. misalnya : Direktur dengan sengaja menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan dana perusahaan, juga akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia mengidukan saham sebagai saham yang disetor penuh padahal secara faktual saham tersebut belum disetor sama sekali.

Disamping itu menurut hukum Common Law (di Amerika Serikat) tanggung jawab direktur secara pribadi tidaklah terjadi hanya karena kedudukannya sebagai direktur, akan tetapi untuk dibebankan tanggung jawab direktur tersebut harus telah melakukan hal-hal berikut ini terhadap perusahaannya,yakni [2]:

a. direktur mengizinkan perbuatan tersebut, atau

b. direktur meratifikasi perbuatan tersebut, atau

c. ikut dalam berpartisifasi dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut

Terhadap transaksi yang di lakukan atas nama dewan direksi, dalam keadaan tertentu di Amerika Serikat seseorang direktur bahkan bertanggung jawab secara pribadi sungguhpun dia berkeberatan dengan voting untuk menolaknya. menurut RMBCA Pasal 8.24(d), seorang direktur dipresumsi menyetujui terhadap perbuatan dewan direksi dan karenanya harus bertanggung jawab secara hukum,kecuali dia voting untuk menolaknya dan penolakannya dicatat menurut cara-cara yang tertentu.

Selanjutnya menurut RMBCA Pasal 8.30 (b dan c) kecuali jika seorang direktur mempunyai pengalaman atau expertise terhadap perbuatan tersebut, maka seoarang direktur lepas dari tanggung jawab pribadi jika tindakannya itu di dasari atas :

a. Pendapat tertulis dari legal counsel untuk perusahaan tersebut ;

b. Financial reports yang disiapkan oleh auditor atau accountant;

c. Penyataan oleh pegawai perusahaan dalam hubungan dengan masalah dalam lingkup tugasnya ;

d. Reports dari committee tertentu dalam perusahaan tersebut.

Sistem Hukum Civil Law (Indonesia) tidak mengenal pranata “fiduciary relation, sehingga hubungan antara direktur dengan perusahaan tidak merupakan hubungan antara “trustee” dengan “beneficiary” seperti dalam sistem Common Law, dalam sistem hukm Civil Law seperti di indonesia, hubungan tersebut hanya merupakan hubungan antara pemberi kuasa (perusahaan) dengan penerima kuasa (direktur) atau jika direktur diberi upah, maka secara legal hubungan tersebut merupakan juga hubungan perburuhan.[3] karena hubungannya adalah pemberi kuasa maka direktur sebagai penerima kuasa hanya akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia menjalankan tugasnya melebihi kuasa yang yang diberikan kepadanya. Hal tersebut dapat dilihat dalam angaran dasar perusahaan. karena itu, secara kongkrit dapat dikatakan jika dalam sistem hukum Common Law direktur bertindak menurut standar tertentu sebagai trustee, maka menurut sistem Civil Law direktur pada prinsipnya bertindak hanya dengan memperhatikan anggaran dasar perusahaan.

menurut Sistem Civil Law apabila, misalnya setelah berdiri terjadi pengisuan saham baru yang disebutkan disetor penuh, padahal sebenarnya tidak sisetor penuh, maka direktur tidaklah dapat dimintakan tanggung jawab pribadi karena biasanya ditentukan dalam anggaran dasar bahwa saham baru tersebut akan diisukan setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS), dan ketika anggaran dasar dibuat/diubah karena pengisuan saham, siapa saja (direktur,pemegang saham atau komisaris) yang memberikan keterangan tidak benar kepada notaris ketika angran dasar dibuat/dirubah padahal dia mengetahuinya atau patut mengetahuinya bahwa keterangan tersebut tidak benar maka dia akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 163, Pasal 264 atau Pasal 266 KUHpidana, selanjutnya menurut hukum Indonesia seoarang direktur akan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh dewan direksi atau oleh perusahaan. Tidak ada ketentuan dalam sistem hukum Civil Law (Indonesia) yang melepaskan tanggung jawab hukum seoarang direktur hanya karena alasan bahwa terhadap perbuatan tersebut tidak setuju, tidak telah mengizinkan, menyetujui, berpartisifasi, atau mendasari tindakannya atas pendapat prosfesional lainnya. sungguhpun terhadap yang disebut terakhir tadi, para profesional tersebut dapat pula dimintakan tanggung jawabnya secara hukum karena malpraktek apabila dia telah memberikan keterangan secara salah. maka usaha untuk mengelak dari tanggung jawab tersebut menurut sistem hukum Indonesia hanya mungkin dilakukan apabila direktur yang tidak setuju tersebut nerhenti dari direktur sebelum tindakan tersebut direalisasi.

Karena dalam sistem hukum Common Law, terdapat hubungan fiduciary antara direktur dengan perusahaan, seperti ditentutan dalam kasus Mardel Securities, Inc v. Alexandaria Gazette Corp, dengan demikian perusahaan dianggap cestui que trust (benefi-ciary), sedangkan direktur menjadi trustee-nya. maka dalam mejalankan tugasnya direktur harus bersandar pada standard of care tertentu.

namun demikian kedudukan direktur agak unik dalam sistem hukum Amerika Serikat, mereka bukan trustee dalam arti biasa dan mempunyai kekuasaan lebih dari sekedar agen biasa dalam hukum agency mereka. sementara itu dalam sistem hukum Civil Law, tanggung jawab tidak terlalu di dasarkan pada standard of care tertentu, tetapi semata-mata di dasari atas hubungan pemberian kuasa, yakni seberapa jauh kekuasaan diberikan oleh anggran dasarnya. dapat dikatakan juga, jika dalam hukum Common Law basis tanggung jawabnya merupakan “kaidah hukum” sedangkan menurut sistem hukum Civil Law basisnya adalah “perjanjian” di antara para pihak. Hanya saja terdapat restriksi tertentu terhadap “kebebasan” dalam melakukan perjanjian tersebut berhubungan dengan adanya ketentuan hukum perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan stansard praktis dari Departemen Kehakiman yang mengesahkan Anggaran Dasar perusahaan dan ini mau tidak mau harus diikuti dalam praktek.

Di amarika serikat kriteria standard bagi direktur yaitu melakukan “duty of care” terhadap perusahaan dapat dilihat klarifikasinya misalnya dalam Pasal 8 (3c) dari RMBCA di mana tugas-tugas direktur harus dilakukan :

a. Dengan itikad baik

b. Dengan kehati-hatian dengan mana manusia biasa yang berhati-hati (ordinarily prudent person) pada posisi yang sama akan melakukannya pada situasi yang sama.

c. Dengan cara-cara yang diyakininya merupakan kepentingan terbaik (best intrest) bagi perusahaan.

Sering juga dipakai standar yang mirip dengan itu terhadap tingkatan deligence care and skill yaitu “ which ordinarily prudent person would exercise under similar circumtances in their personal business affairs. Secara Klasik prinsip “duty of care” dari direktur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. a concious exeercise of judgement

b. an informal decision

c. a rational basis.

dalam kasus prancis V.united Yersey Bank, dalam penetapan prinsip “duty of care mengharuskan direktur :

a. get a redimentary understanding of the business

b. keep informed about the corporations activities.

Pengadilan-Pengadilan amerika serikat cukup berhati-hati dalam mencari keseimbangan, dimana salah satu pihak menyalahkan direktur yang berbuat tidak layak untuk perusahaannya yakni bertentangan dengan prinsip “duty of care” tetapi di lain pihak pengadilan tidak layak jika tidak terlalu jauh mencampuri dan/atau menilai kebijaksanaan yang telah di lakukan oleh direktur. dengan perkataan lain pengadilan tidak akan second guess terhadap keputusan bisnis yang telah diambil oleh direktur, sungguhpun keputusan direktur tersebut jelas-jelas tidak tepat (clear mistakes) yang lebih sering disebut (honest mistakes) kecuali terhadap beberapa pengecualiannya. inilah yang sering disebut dengan sebutan “business Judgement Rule”.

Business Judgement Rule ini sering juga diterapkan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan pembagian deviden, berarti umumnya pengadilan dalam hal ini tidak akan meninjau kembali segala keputusan direktur terhadap hal tersebut. Business Judgement Rule disini mengandung unsur “reasonable deligence”

Pengadilan di amerika serikat juga tidak menerapkan Business Judgement rule terhadap kasus-kasus transaksi self dealing, yakni transaksi yanh di lakukan antara direktur pribadi dengan perusahaan, yang menurut hukum amerika serikat, dalam batas-batas tertentu di larang. untuk kasus-kasus yang tidak termasuk dalam disinterested decision sepeti ini, dianggap terdapat pelanggaran terhadap fiduciary duty of loyality, sehingga di pakai standar yang lebih berat, misalnya mengharuskan pelaksanaan transaksi terebut secara “fairness” atau “intrinsic fairness”.

Transaksi self dealing dikatakan mengandung unsur conflict of interest karena keterlibatan kepentingan pribadi direktur dan sekaligus juga kepentingan perusahaan. contoh lain dari transaksi conflict of interest ini adalah apa yang di cover oleh doktrin Corporate Opportunity, menurut doktrin ini seorang direktur demikian juga organ perusahaan lainnya, tidak diperbolehkan mengambil kesempatan / keuntungan untuk dirinya sendiri jika kesempatan/keuntungan tersebut seyogianya dapat diberikan untuk perusahaannya.

Direktur tidak dibenarkan mengambil profit yang tersembunyi dalam hubungan transaksi perusahaan atau bersaing secara tidak fair dengan perusahaan atau mengambil sendiri apportunity yang seyogianya dapat diambil untuk kepentingan perusahaan.

standar yang digunakan untuk kasus-kasus orporate opportunity ini sangat bervariasi bergantung kepada sifat atau seberapa lama kasus tersebut telah diputuskan, bahkan tergantung pengadilan di negara bagian mana yang memutuskan.

---

[1] Munir Fuady, 2002, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Prektek (Buku ke-I), Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti.Hal. 59

[2] Anderson, Dalam Buku Munif Fuadi, Hal.60

[3] HMN Purwosutjipto, 1982, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (jilid 2), Jakarta: Djambatan.

UU No.1/2009 tentang Penerbangan

Operasikan Peralatan Elektornik Selama Penerbangan Didenda Rp200 Juta Jakarta, (Analisa) Penumpang pesawat terbang yang mengoperasikan peralatan elektronik selama dalam penerbangan sehingga mengganggu peralatan navigasi pesawat akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Hal itu termaktub dalam Bab XXII pasal 412 (5) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.Pasal tersebut berbunyi: Sertiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Sementara pasal 54 huruf f Bagian ke empat UU No.1 Tahun 2009 mengenai keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan disebutkan, setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan, pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan. Selain pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200 juta, pasal 412 (6) disebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, 4 atau ayat 5 mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar. Sementara pasal 412 (7) menyebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, 4 atau ayat 5 mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam pasal mengenai larangan pengoperasian peralatan elektronik tidak disebutkan jenis peralatan elektronik secara spesifik. Namun Menteri Perhubungan Jusman syafii Djamal dalam acara sosialisasi UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Senin malam di Kantor Dephub Jakarta mengatakan UU tersebut sangat menjamin adanya keselamatan dan keamanan penerbangan, Karena di dalam UU itu tercantum memberi sanksi yang berat dan tegas bagi penumpang yang melakukan tindakan yang dapat membahayakan penerbangan seperti mengoperasikan HP (handphone) selama dalam penerbangan. UU ini menjamin adanya keselamatan dan keamanan penerbangan, karena adanya larangan penumpang selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronik termasuk HP (hand phone), karena dapat mengganggu sistem navigasi pesawat, ujar Menhub. UU No.1 Tahun 2009 disahkan oleh DPR RI tanggal 17 Desember 2008 dan ditanda tangani oleh Presiden tanggal 12 Januari 2009. UU tersebut merupakan hasil amandemen dari UU No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. (try)

CALEG YANG “SIM SALABIM ABRAKADABRA”

By.

YAHYA AHMAD ZEIN,S.H,M.H

Wakil Rakyat Seharusnya Merakyat bukan membuat Rakyat Melarat….

Wakil Rakyat Jangan Tidur Saat Ngomong Nasib Rakyat….

Wakil Rakyat Bukan Paduan Suara Yang Hanya Tahu Kata Setuju…..

Menjelang berakhirnya Tahun 2008 lalu dan ketika mulai memasuki tahun 2009 , secara bertahap seperti sudah terstruktur, keadaan menjadi semakin ramai dengan munculnya berbagai macam bendera partai politik yang mengalahkan sang saka bendera Merah Putih, baleho,pamplet sosialisasi diri dan sosialisasi partai Politik bahkan mengalahkan Iklan komersial yang selama ini terpampang di pinggir dan di perempatan jalan-jalan yang ada. Memang Kampanye sudah dimulai, dan sangat disayangkan banyak yang hanya jualan slogan yang mungkin terkesan basa-basi berisi kalimat-kalimat retorika yang notabenenya hanya ingin menarik simpati pemilih. Para Caleg layaknya seorang selebriti, jualan dengan gaya-gaya yang spektakuler dan terkesan mengada-ada. Lihat saja pamflet-pamflet,baleho-baleho yang ada bergelantungan di pohon dan dipinggiran jalan , bergaya ala pemilihan kontes ratu atau raja sejagad, tapi kualitas?? “mungkin anda yang lebih tahu dari saya”.

Untuk singkatnya banyak orang yang merasa punya kapasitas yang mumpuni untuk disebut sebagai wakil rakyat yang katanya akan siap “memperjuangan nasib rakyat” padahal mungkin sebagain besar dari mereka belum mempunyai gambaran yang komperhensif tentang intrumen apa yang akan dia gunakan untuk “memperjuangkan nasib rakyat tersebut”.sungguh suatu dagelan yang lebih lucu dari pelawak-pelawak ternama.

Melihat fenomena yang seperti ini saya ingin menginggatkan kembali kepada apa yang di sebut dengan “Political ethics” yang lama kelamaan terasa seperti tidak ada lagi seiring perkembangan Demokrasi di Republik tercinta ini, saya yakin sekali bahwa dengan pengimplementasian /penerapan prinsip-prinsip “political ethics” ini kita akan bisa mendapatkan Anggota Legislatif (ALEG) yang benar-benar dapat “memperjuankan nasib rakyat” memang “political ethics” tidak mungkin serta merta dapat menyulap seorang politisi menjadi malaikat karena Bertahun-tahun sebelumnya watak dan perilaku mereka telah terbentuk, namun dengan mengintrodusir “political ethics” diharapkan hati nurani mereka akan tergugah. Setidak-tidaknya diharapkan agar para calon anggota legislatif ini dapat membedakan yang haram dari yang halal, harus dapat menghindari konflik kepentingan dan selalu mengusahakan agar berpihak kepada yang benar, yang adil, karena takut akan Tuhan. Mereka diharapkan akan melihat bahwa bau busuk dari politik kotor yang hanya berorientasi kepada kepentingan partai. Dengan demikian Jabatan jadi anggota dewan adalah tumpuan dari rakyat, ada harapan dari rakyat untuk memperbaiki keadaan, Jangan hanya mencari jabatan dan kedudukan dengan iming-iming fasilitas-fasilitas.

Wahai para Caleg yang sebentar lagi akan menjadi Aleg masih ada waktu untuk memperbaiki nasib masyarakat, bersegeralah bekerja keras menolong rakyat, sekarang juga! bersiaplah menerima kritik wahai para Caleg jangan tersinggung dengan saran saya, hanya orang-orang yang terbuka terhadap kritik yang akan terhindar dari jebakan-jebakan fatamorgana politik kotor. Dengan melengkapi “political and professional ethics” diharapkan agar akronim ALEG alias Anggota Legislatif akan menjadi wakil rakyat yang bermartabat. Semoga...Amien 3x

JAGAN PILIH POLITISI BUSUK

By

Yahya Ahmad Zein

Menjelang pemilu 2009 kembali jargon “Jangan Pilih Politisi Busuk” di kumandangkan sangat lantang oleh beberapa elemen masyarakat, secara umum masyarakat di himbau untuk tidak memilih politisi busuk, sehingga lembaga dewan bisa diisi oleh orang-orang yang berkualitas untuk memajukan bangsa dan daerah yang mereka wakili kelak.

Sebenarnya GERAKAN Nasional untuk "tidak memilih politisi busuk" telah digulirkan sejak 29 Desember 2003 di halaman Tugu Proklamasi, Jakarta. Dimana pada kesempatan tersebut masyarakat di himbau mengenai dua hal pokok :

Pertama, melihat ke belakang-tahun 2003-sebagai catatan evaluasi betapa rakyat banyak dirundung kesusahan, korupsi merajalela, bencana di mana-mana, serta hilangnya rasa aman dan derita yang berulang tanpa dapat sepenuhnya diatasi pemerintah, parlemen, dan kekuasaan kehakiman. Begitu juga aneka tantangan yang dihadapi TNI dan Polri untuk melancarkan operasi pemulihan keamanan.

Kedua, melihat harapan ke depan, pemilu-sebagai momentum politik nasional. Rakyat, khususnya pemilih, akan menentukan pilihannya dengan harapan dapat memilih yang terbaik setelah menimbang riwayat hidup calon-calon anggota lembaga legislatif dan eksekutif.

Sintesis dari imbauan jangan pilih politisi busuk tersebut ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan dalam proses pensejahteraan rakyat, bahkan yang sangat mengecewakan sebagian Anggota DPR yang terpilih melalui hasil- hasil pemilu tahun 2004-2009 “masih jauh dari harapan masyarakat".

Lantas siapakah politisi busuk itu? Menurut kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki pada saat deklarasi Gerakan Jangan Pilih Politisi Busuk di Tuprok, Jakarta, Kamis (22/5/2008).jenis-jenis politisi busuk adalah politisi yang boros, tamak, dan korup. "Politisi penjahat dan pencemar lingkungan," Kemudian, kriteria lainnya adalah orang yang melakukan pelanggaran HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM. "Melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan," lanjutnya. Selain itu, politisi busuk adalah orang pemakai narkoba dan yang melindungi bisnis narkoba. "Melakukan penggusuran dan tindakan yang tidak melindungi hak-hak sosial dan ekonomi kaum petani, buruh, dan rakyat miskin kota,"

Dalam melihat politisi busuk ini mungkin ada baiknya kita coba menelaah kembali ungkapan mendiang Bung Karno, "jas merah" (jangan sekali-sekali melupakan sejarah). Sejarah adalah bangunan masyarakat, di mana seluruh kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ideologi dibentuk, dipertahankan, serta dijebol dan dibangun kembali.

Bukankah sejarah telah membuktikan Awalnya, sepak terjang para politisi yang dipilih langsung oleh rakyat itu memang cukup meyakinkan. Namun perlahan tapi pasti, mereka akhirnya menanggalkan “Identitas” wakil rakyat menjadi wakil parpol. Bahkan menurut sejumlah pengamat politik, mayoritas para politisi ketika itu sengaja menggunakan partai mereka sebagai tangga untuk menggapai kehidupan mewah atau sebagai sarana persiapan guna banting setir menjadi seorang pengusaha. Tanpa menarik pelajaran dari sejarah ini, tidaklah mungkin mengharapkan masa depan akan lebih baik. Tanpa menelusuri dan kita mendapatkan catatan mengenai apa yang buruk, bahkan busuk sebelumnya, tidak mungkin timbul harapan keadaan menjadi baik seketika.

Daftar mengenai wakil rakyat masa lalu yang busuk, baik ditimbang dari perilaku politisi maupun pemerintah dan institusi negara yang lain, adalah dasar penilaian yang rasional untuk mengolah kemungkinan agar di hari depan dapat dicapai hasil baik. Mereka yang melupakan sejarah -dengan segala riwayat hidup seseorang, partai-partai, dan institusi-institusi negara tanpa sejumlah daftar yang mengecewakan-adalah bagian dari masa lalu itu.

Perlu dipahami dan ditanamkan bahwa Para politisi yang duduk sebagai penyelenggara negara adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat, kemiskinan, kebodohan, kekurangan gizi. Jika rakyat yang tak bersalah dituntut tanggung jawab adalah irasional. Bukankah amat pantas dimintai pertanggungjawaban kepada mereka yang telah menyelewengkan dana dan kebijakan, berpolitik "dagang sapi" dan memandulkan reformasi, merusak hutan tropis, melanggar hak-hak asasi manusia, berkolusi dengan "pengusaha hitam", serta aparat penegak hukum dan kehakiman yang membiarkan orang yang seharusnya dihukum?

Diakhir tulisan ini Sekali lagi saya tekankan bahwa Politisi dan penyelenggara negara yang baik dan selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak datang dari antah berantah, akan tetapi hal itu kita dapatkan dari kejelian dan ketajaman mata hati kita untuk menilai dan memilih pada tahun 2009 ini agar tidak terpilih lagi ”Politisi-Polisi Busuk”..Semoga

Akibat Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Instrumen Alternatif Penyelesain Sengketa (APS).

Alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Salah satu alasan sederhana yang menyebabkan suatu sengketa dipilih para pihak untuk di selesaikan secara non litigasi atau di luar pengadilan yang bersifat perdamaian maka hal ini pastilah di karenakan cara demikianlah yang dianggap paling baik, karena selain tidak memakan waktu yang lama, biayanya lebih murah dan lebih praktis. Meskipun dalam sengketa tersebut salah satu pihak harus menanggung ganti rugi. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, di mana biaya yang harus di pukul kedua belah pihak lebih besar, kurang praktis, dan memakan waktu yang cukup lama, dalam hal penyelesaian perkaranya sampai pada suatu keputusan.

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat itu efeknya pasti menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, bahkan mungkin lebih besar lagi (antara keluarga pihak-pihak yang bersangkutan). Hal ini berarti hubungan kemasyarakatan antara anggota masyarakat.

Titik tolak yang menjadi dasar pemikiran kenapa harus meminta perdamaian, sebenarnya sudah diketahui meskipun mungkin terlupakan. Bukankah sengketa perdata yang terjadi dalam masyarakat itu efeknya pasti menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa bahkan mungkin lebih besar lagi (antara keluarga pihak-pihak yang bersangkutan). Hal ini berarti hubungan kemasyarakatan antara anggota-anggota masyarakat yang bersengketa itu telah bergeser dari posisinya yang semua harmonis kepada pertentangan sebagai konsekuensi dari pada hubungan anggota-anggota masyarakat yang bersengketa itu bukan lagi didasari rasa kekeluargaan, persaudaraan dan persahabatan serta kasih sayang, tetapi sudah didasari rasa permusuhan dan kebencian yang lebih banyak dikendalikan oleh emosi daripada akal pikiran yang sehat. Selanjutnya pertentangan itu semakin lama semakin tajam, dan apabila tidak segera diselesaikan dengan berlandaskan keharmonisan dan keserasiannya, maka tidak jarang bertentangan tersebut pada gilirannya melahirkan kehancuran hubungan kemasyarakatan yang sangat tegang itu. Menyelesaikan suatu pertentangan yang timbul disebabkan sengketa perdata dengan keputusan pengadilan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai cara yang sudah paling tepat sebagaimana disangka kebanyakan orang. Menyelesaikan suatu perkara/sengketa perdata dengan keputusan pengadilan harus dipandang sebagai cara yang formal saja sekedar lebih terpuji daripada menghakimi sendiri (eigenrechting). Dengan keputusan pengadilan suatu sengketa memang dapat berakhir, namun berakhirnya sengketa ini hanyalah semata-mata pada lahiriahnya saja, sesungguhnya adalah konsekuensi dari keputusan pengadilan yang semata-mata hanya mendasarkan pada faktor objektif, tidak menyangkut juga kepada fakta subjektif, sehingga isi keputusan itu selalu menyatakan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Hal ini berakibat pihak yang dikalahkan merasa kecewa dan pihak yang dimenangkan akan bersuka ria. Sudah barang tentu pihak yang dikalahkan merasa kecewa tidak begitu saja mengakui kekalahannya serta menerima kekecewaannya. Ketidakmauan yang kalah untuk menerima segala kekalahannya pada kebanyakan bukan karena didasarkan atas pertimbangan akal pikiran (ratio) bahwa ia tidak harus kalah, tetapi karena pengaruh luapan emosi demi menjaga nama baiknya, serta harga diri keluarganya. Jadi terlepas dari ukuran salah satu benar. Ketidakmauan pihak yang kalah menerima begitu saja kekalahannya dapat dilihat pada sikapnya yang apriori menolak putusan hakim pada pengadilan negeri, lalu naik banding dan kasasi. Apabila keadaan ini terjadi, maka proses pengadilan jelas akan memakan waktu bertahan-tahun lamanya.

Keadaan demikian bertolak belakang dengan cara atau upaya perdamaian, yang jelas akan diliputi dengan suasana kekeluargaan di antara para pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan did alam perdamaian tidak ditonjolkan faktor-faktor siapa yang salah dan siapa yang benar, namun akan ditonjolkan adalah rangkaian duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga perumusan perdamaian tidak menghasilkan adanya pihak yang kalah maupun pihak yang menang.

Di sinilah letak manfaatnya sistem perdamaian atau non litigasi (di luar pengadilan) di mana apabila persengketaan yang dilakukan dengan perdamaian yang menghasilkan keputusan lahiriah dan batiniah serta hubungan kedua belah pihak diharapkan akan terjalin seperti sedia kala. Bahkan kadang-kadang dengan terjalinnya perdamaian acapkali membawa hubungan pihak yang bersengketa menjadi lebih intim dan akrab daripada keadaannya semula. Di samping itu biaya, tenaga maupun waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian jauh lebih murah bila dibandingkan suatu sengketa diselesaikan dengan keputusan pengadilan/ hakim.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) melalui instrumen Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada dasarnya dimungkinkan sebagaimana tertuang dalam Pasal.76 ayat 1 sebagaimana fungsi dari komnas HAM dalam rangka mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Apabila kita melihat dari putusan perdamaian (non litigasi) atau di luar pengadilan, maka putusan perdamaian tersebut mempunyai beberapa keistimewaan, yakni sebagai berikut :

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Tertutup upaya banding dan kasasi (bersifat final).

3. Mengikat kedua belah pihak yang

4. Memiliki kekuatan eksekutorial. 38

Keistimewaan putusan terhadap sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur perdamaian dapat dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Putusan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan disamakan seperti putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap yang melekat kekuatan hukum tetap pada putusan perdamaian kekuatan hukum dari putusan perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan.

2. Bersifat Final (Tertutup Upaya Banding dan Kasasi)

Keistimewaan kedua dari putusan perdamaian adalah tertutup upaya hukum baik upaya hukum banding maupun kasasi. Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat final yang tidak dapat dikenakan banding atau kasasi. Sehingga ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan perdamaian (di luar pengadilan), karena putusan perdamaian tersebut sudah bersifat final, mandiri dan mengikat.

3. Mengikat Kedua Belah Pihak

Putusan perdamaian/putusan di luar pengadilan) hampir sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dalam dirinya ada dan melekat kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak atau terhadap orang yang mendapat hak dari mereka. Di mana para pihak dapat membatalkannya secara sepihak melalui bantuan pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral, para pihak mesti mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi yang tercantum dalam putusan perdamaian.

Para pihak harus mentaati dan mematuhi isi putusan perdamaian tetapi juga dari segi tujuannya, dari segi sifat perdamaian itu sendiri, dan juga menurut kepatutan dan kebiasaan.

4. Memiliki Kekuatan Eksekusi

Dalam hal putusan perdamaian, tidak saja kekuatan hukum melekat yang mengikat pada peraturan perdamaian, tetapi di dalamnya juga melekat kekuatan hukum eksekutorial. Hal ini berarti, jika salah satu tidak enggan melaksanakan isi persetujuan perdamaian “secara sukarela”, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, agar supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian, dan apabila perlu dapat diminta bantuan kekuasaan umum (Kepolisian).

Jelasnya, bahwa semua ketentuan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian.

Dengan demikian penataan dan pemenuhan putusan perdamaian sama halnya dengan penataan dan pemenuhan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum, yakni :

1. Penataan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara sukarela.

2. Penataan dan pemenuhannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, jika salah satu pihak enggan mentaati dan memenuhinya secara sukarela.

Jadi pada prinsipnya putusan perdamaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan memperpendek dan mempersingkat proses penyelesaian perselisihan diantara para pihak yang bersengketa.

Jika, kita kaitkan dengan sengketa yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, maka akibat hukum dari hasil penyelesaian sengketa HAM di luar Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bersifat mandiri, bersifat final, tertutup upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan eksekusi terhadap isi dari hasil putusan perdamaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final, dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

---

38 M. Victor Situmorang, 1993, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit Rineka Cita, Jakarta, hal. 15.